Pemalang – Kecamatan Pemalang menyelenggarakan kegiatan Implementasi Kebijakan Nasional terkait Transformasi Data Sosial Ekonomi Masyarakat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Kamis (21/5/2026) di Pendopo Kecamatan Pemalang.
Kegiatan yang mengusung tema “Implementasi Transformasi Validasi DTSEN” ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait proses transformasi, validasi, dan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan satu data sosial ekonomi nasional yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan maupun penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Acara dibuka dan dihadiri langsung oleh Camat Pemalang serta diikuti oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), staf PMD Kecamatan Pemalang, Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Pemalang, Kasi Ekbangsos/Kesra, Pendamping Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Penyuluh Keluarga Berencana Lapangan (PLKB).
Dalam kegiatan tersebut hadir tiga narasumber yang memberikan pemaparan sesuai bidang dan kewenangannya, yaitu Kepala BPS Kabupaten Pemalang, Bapak Teguh Iman Santoso, yang menjelaskan kebijakan dan mekanisme transformasi data sosial ekonomi nasional; Kepala Bidang Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang, Ibu Yustina Dwi Meiningtias, SKM., M.Kes., yang menyampaikan peran pemerintah daerah dalam pemanfaatan dan validasi data kesejahteraan sosial; serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, Bapak Rubed Robet Hastono, S.H., yang memaparkan pentingnya data kependudukan sebagai fondasi utama dalam penyusunan DTSEN.
Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam proses validasi dan pemutakhiran data. Data yang akurat dan mutakhir diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, serta mendukung percepatan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
